Selayang Pandang

Indonesia saat ini tengah berada dalam persimpangan krusial antara ambisi transisi energi hijau dan realitas ketergantungan pada industri ekstraktif yang masif. Sektor energi kini menjadi kontributor emisi terbesar di Indonesia, menyumbang 48,6% dari total emisi nasional sebesar 1,5 GtCO2e pada tahun 2023. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh dominasi batubara sebagai tulang punggung kelistrikan nasional serta percepatan hilirisasi mineral kritis seperti nikel untuk rantai pasok baterai global. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Paris Agreement dan menetapkan target bauran energi terbarukan, masih terdapat kesenjangan tajam dalam implementasi, terutama dengan maraknya pembangunan PLTU captive di kawasan industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia sedang mengalami “logika ganda” yang berisiko memperdalam krisis sosial-ekologis.

Paradoks Transisi Energi

Indonesia menghadapi tren kapasitas energi fosil tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan perkembangan energi terbarukan dalam dekade terakhir. Kapasitas terpasang PLTU batubara meningkat tajam hingga 56,6 GW (2024), didorong oleh ekspansi masif 72 unit PLTU captive batubara dengan total kapasitas 15.405 MW di kawasan industri nikel. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan hilirisasi mineral yang membutuhkan pasokan listrik besar dan murah, serta struktur energi nasional yang masih terkunci pada bahan bakar fosil.

Total Kapasitas Energi Indonesia

Sumber: Global Energy Monitor, Global Integrated Power Tracker September 2025

Dampaknya tampak jelas pada degradasi ruang hidup di sejumlah wilayah intensif industri ekstraktif seperti Sulawesi dan Maluku Utara, di mana intensitas emisi nikel mencapai 56,9 hingga 69,9 tCO2e per ton mineral diproduksi. Degradasi ruang hidup terus mengakumulasi hingga berdampak pada aktivitas masyarakat, utamanya nelayan tradisional yang kehilangan wilayah tangkap akibat pencemaran serta ekspansi industri. Pertumbuhan semacam ini menciptakan paradoks di mana produksi demi teknologi ramah lingkungan justru dibayar dengan degradasi sistem sosial-ekologis lokal.

Tekanan Dunia Mengubah Regulasi

Ratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 menjadi landasan utama Indonesia untuk menjaga ambang batas pemanasan global melalui komitmen Net Zero Emission 2060. Kerangka ini diarahkan untuk mentransformasi sistem energi nasional melalui peningkatan bauran energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca secara bertahap. Instrumen peraturan perundang-undangan yang utama antara lain:

• UU No, 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement;
• UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
• PP No. 79 Tahun 2014 Kebijakan Energi Nasional sebagaimana telah dicabut dengan keberlakuan PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional;
• Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
• Perpres No. 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.

Dalam implementasinya, terjadi pergeseran paradigma dari perlindungan lingkungan menuju efisiensi industri melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021. Data menunjukkan bahwa regulasi terbaru justru mengeluarkan limbah FABA dari kategori B3 dan memudahkan izin lingkungan melalui mekanisme “Persetujuan Lingkungan”. Kesenjangan terutama terlihat pada aspek pengawasan limbah, pengecualian administratif PLTU captive, dan minimnya partisipasi publik dalam proyek strategis. Akibatnya, kebijakan transisi energi seringkali hanya menjadi payung hukum bagi normalisasi resiko ekologis dan pemindahan beban limbah ke masyarakat lokal.

Tata Kelola dan Implementasi di Bawah Investasi

Ekosistem transisi energi di Indonesia melibatkan Presiden sebagai aktor kunci dan penentu agenda, Kementerian ESDM, dan KLH sebagai eksekutor serta pengontrol, sementara BUMN dan korporasi swasta sebagai operator industri. Masing-masing berperan dalam mengelola laju bauran energi, perizinan industri ekstraktif, hingga penyediaan infrastruktur kelistrikan nasional.
Namun, pada tahap implementasinya masih menghadapi fragmentasi dan asimetri kewenangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan hidup, utamanya saat berbenturan dengan kepentingan daerah. Sebagai contoh, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengubah standar perlindungan lingkungan demi mendukung stabilitas operasional industri ekstraktif. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah sering kali berada pada posisi ambigu, di mana beban sosial-ekologis harus ditanggung daerah tanpa adanya kewenangan untuk mengoreksi program yang bermasalah. Kurangnya sinkronisasi ini mengakibatkan kebijakan transisi energi lebih responsif terhadap kebutuhan modal global daripada kemampuan daya dukung alam dan ruang hidup masyarakat lokal.

Jaring Pinjaman Transisi Energi

Strategi pendanaan transisi energi Indonesia saat ini sangat bertumpu pada kemitraan internasional seperti JETP yang memobilisasi komitmen sebesar USD 21,4 miliar. Instrumen yang tersedia meliputi pinjaman dari negara donor mencakup lebih dari 95% total pendanaan, di samping investasi sektor swasta melalui GFANZ serta hibah dalam jumlah terbatas. Namun, kebutuhan investasi diproyeksikan mengalami peningkatan mencapai USD 472,6 miliar pada tahun 2035 menimbulkan beberapa kesenjangan kritis dalam sistem pendanaan.

Orientation Gap

Pendanaan saat ini masih terkonsentrasi pada sistem kelistrikan on-grid. Sementara itu, sektor captive power yang menggunakan batubara untuk industri nikel justru menjadi “blindspot” yang belum terjangkau skema pendanaan hijau.

Volume Gap

Terdapat ketimpangan instrumen di mana porsi pinjaman (hutang) mendominasi hingga lebih dari 95% dari total komitmen. Hal ini menciptakan beban finansial jangka panjang bagi negara di tengah minimnya bantuan hibah yang hanya sebesar USD 293,7 juta.

Distribution Gap

Aliran dana belum merata menyentuh wilayah terdampak langsung oleh industri ekstraktif. Manfaat ekonomi transisi energi tetap terpusat pada korporasi besar, sementara biaya restorasi ekosistem tetap menjadi beban yang ditanggung komunitas lokal.

Kesenjangan Utama

1. Deregulasi Limbah: Target awal UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) adalah pencegahan pencemaran melalui prinsip kehati-hatian. Realitasnya, PP 22/2021 menormalisasi limbah FABA dan slag sebagai sumber daya ekonomi. Implikasinya, risiko kesehatan dialihkan menjadi tanggung jawab daya tampung ekologis dan masyarakat sekitar lokasi industri.
2. Gap Target Bauran Energi: Acuan target bauran energi terbarukan awalnya sebesar 23% pada 2025. Namun, kebijakan terbaru justru menurunkan target tersebut menjadi 17-19% untuk merelaksasi nafas energi fosil. Kesenjangan ini memperkuat paradoks batubara dalam sistem energi nasional.
3. Transparansi Sektor Captive: Idealnya, seluruh emisi nasional terdata secara transparan untuk audit iklim. Faktanya, PLTU captive berada di luar sistem kelistrikan publik dan tidak masuk dalam perhitungan bauran energi nasional secara memadai. Ini menghambat akuntabilitas penurunan emisi nyata.
4. Gap Inklusivitas: Transisi energi seharusnya berkeadilan untuk semua. Realitasnya, perempuan menanggung beban ganda akibat polusi dan hilangnya mata pencaharian tradisional di pesisir, tanpa mekanisme perlindungan sosial yang spesifik.
5. Gap Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah: Pemerintah Pusat menuntut akselerasi transisi, namun instrumen hukum di daerah (RUED) banyak yang belum diperbarui dan tidak selaras dengan target nasional terbaru. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam pengelolaan energi hijau di tingkat sub-nasional.

Apa yang ditunjukkan kondisi saat Ini?

1. Ekstraktivisme Berwajah Hijau: Hilirisasi mineral untuk transisi global justru memperpanjang ketergantungan pada batubara di tingkat lokal.
2. Krisis Pembiayaan: Strategi transisi yang didominasi hutang (95%) memicu risiko stabilitas fiskal jangka panjang tanpa jaminan keadilan sosial.
3. Normalisasi Risiko Ekologis: Deregulasi lingkungan dilakukan secara sadar untuk menekan biaya produksi industri intensif energi.
4. Eksklusi Masyarakat Terdampak: Manfaat transisi energi terkonsentrasi pada elit ekonomi, sementara resiko ekologis dilimpahkan pada komunitas pesisir dan perempuan.

Bentangan fakta dan analisis tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama transisi energi di Indonesia bukan hanya masalah teknologi dan pendanaan, tetapi juga kesenjangan sistemik dalam tata kelola yang masih mengutamakan model pembangunan ekstraktif di atas perlindungan terhadap ruang hidup yang menunjang distribusi kehidupan sosial-ekologis.